www.lineberita.id – KAB. SERANG – Dalam perkembangan terkini, seorang advokat publik bantuan hukum menyoroti perlunya reformasi dalam penyelesaian sengketa pemilu. Cecep Azhar, dari PBH Tajuzasa Azhari, mengusulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa hendaknya tidak lagi bergantung pada Mahkamah Konstitusi (MK), melainkan dialihkan kepada peradilan khusus di bawah naungan Mahkamah Agung (MA).
Dengan pendapat ini, Cecep menekankan pentingnya adanya lembaga yang dirancang khusus untuk menangani konflik pemilu. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang lebih bersih dari intervensi politik dan dapat berjalan secara independen.
Cecep, yang memiliki pengalaman dalam mendampingi kasus sengketa pilkada, menyatakan bahwa kehadiran peradilan pemilu yang independen adalah krusial. Ia percaya, proses yang transparan dan netral dalam pemilihan hakim akan membuat keadilan lebih mudah dijangkau oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa.
Pada pernyataan tertulis yang disampaikannya, Cecep menjelaskan bagaimana lembaga yudikatif berperan penting dalam menjaga keadilan, terutama dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemilu. Dengan lembaga khusus, ia yakin keamanan hukum dapat dijamin lebih baik.
Lebih lanjut, Cecep meyakini bahwa peradilan pemilu yang terpisah akan lebih efektif dalam menjalankan fungsinya, tanpa adanya tumpang tindih dengan tugas dan wewenang MK, yang kini juga mencakup pengujian undang-undang.
Perubahan yang Diajukan untuk Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu
Cecep menunjukkan bahwa saat ini, mekanisme rekrutmen hakim di MK tidak mencerminkan prinsip independensi yang ideal. Ia menjelaskan bahwa saat ini, proses rekrutmen menggunakan sistem “split and quota” dari tiga lembaga, yaitu Presiden, DPR RI, dan MA, yang dinilai akan membawa kepentingan politik ke dalam pengambilan keputusan.
Oleh karena itu, ia menganjurkan agar rekrutmen hakim peradilan pemilu dilakukan dengan cara yang sama seperti memilih hakim di peradilan umum, yakni melalui jalur CPNS yang dikelola langsung oleh MA. Dengan cara ini, ia berpendapat, proses akan lebih adil dan transparan.
Cecep juga mempertegas bahwa model rekrutmen yang lebih efektif akan melepaskan peradilan dari intervensi politik, mengingat betapa pentingnya untuk menjaga integritas dan kredibilitas lembaga peradilan. Hal ini akan berkontribusi pada kepercayaan publik terhadap hasil penyelesaian sengketa pemilu.
Melalui rencana ini, Cecep berharap peradilan pemilu bisa berfungsi secara optimal, berfokus pada integritas dan keadilan dalam setiap keputusannya. Dengan langkah-langkah yang tepat, masyarakat dapat memperoleh keadilan yang mehr tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.
Mekanisme Berjenjang dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu
Cecep menegaskan bahwa pentingnya adanya sistem peradilan yang berjenjang, bukan hanya satu tingkat seperti yang berlaku sekarang di MK. Dengan adanya tahapan pertama, banding, dan kasasi, diharapkan proses penyelesaian akan lebih mencerminkan keadilan yang substansial.
Model peradilan berjenjang ini, menurut Cecep, akan memberi ruang bagi tindakan korektif apabila ada keputusan yang dirasa tidak adil. Hal ini penting untuk menjaga prinsip keadilan dan memberikan kesempatan bagi setiap pihak untuk mendapatkan pembelaan yang baik.
Ia juga menekankan perlunya penataan waktu dalam pelaksanaan tahapan peradilan agar tidak mengganggu jalannya pemilu itu sendiri. Proses hukum yang efisien akan mencegah terjadinya penundaan yang merugikan pelaksanaan pemilu.
Cecep optimis bahwa dengan perubahan ini, integritas hasil pemilu akan lebih terjaga, serta keadilan dalam penyelesaian sengketa akan lebih terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Proposal ini merupakan langkah awal menuju perbaikan dalam sistem hukum Indonesia.
Harapan untuk Masa Depan Peradilan Pemilu di Indonesia
Cecep menutup pendapatnya dengan keyakinan bahwa reformasi dalam sistem peradilan pemilu sangat penting untuk masa depan demokrasi. Menurutnya, dengan adanya peradilan yang independen dan prosedural, keadilan dalam penyelesaian sengketa pemilu bisa tercapai dengan lebih baik.
Melalui langkah-langkah yang inovatif dan konsekuen, peradilan pemilu dapat memberikan kepercayaan bagi masyarakat. Keberlanjutan dan kredibilitas sistem hokum sangat tergantung pada bagaimana lembaga-lembaga ini beroperasi secara independen dan profesional.
Dari perspektifnya, semua pihak sewajarnya mendukung langkah-langkah menuju reformasi demi tercapainya keadilan substantif dan sistem pemilu yang lebih baik. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, perubahan ini bukan lagi sekadar harapan, melainkan kenyataan yang bisa dicapai.
Melalui pendekatan transparan dan akuntabel, peradilan pemilu di Indonesia dapat menjadi model bagi negara lain dalam mengelola sengketa yang berkaitan dengan proses demokrasi.
