www.lineberita.id – Di Serang, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Ciceri Memanggil menyuarakan kekhawatiran mengenai proses hukum yang menimpa aktivis pasca aksi protes pada 30 Agustus. Mereka menilai bahwa penanganan yang dilakukan aparat lebih berfokus pada penangkapan massa aksi ketimbang mengusut tuntas aktor-aktor yang berada di belakang kerusuhan yang terjadi.
Koordinator aksi, Mutia Eka, menegaskan bahwa kemarahan masyarakat pada saat itu dipicu oleh beragam kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Respons yang diberikan oleh pihak berwenang cenderung represif, sehingga ruang demokrasi semakin menyempit.
“Alih-alih mencari tahu siapa yang benar-benar bertanggung jawab, aparat sepertinya lebih memilih menyeret aktivis ke dalam penjara. Ini sangat tidak adil,” tambah Mutia saat menyampaikan pendapatnya mengenai situasi saat ini.
Perkembangan Situasi Pasca Aksi Protes di Serang
Sejak protes tersebut, beberapa anggota aliansi telah ditetapkan sebagai tersangka. Fathan dan Jonathan adalah dua aktivis yang menjadi sorotan, di mana penetapan tersangka mereka dianggap sebagai langkah yang terburu-buru.
Sementara itu, pada awal November, tiga orang lainnya, berinisial N, F, dan Z, juga dipanggil sebagai saksi dalam perkembangan penyidikan yang sedang berlangsung. Pemanggilan ini tidak lepas dari adanya pelbagai indikasi bahwa proses tersebut diwarnai oleh intimidasi.
Mutia mengungkapkan bahwa intimidasi ini berpotensi menciptakan suasana takut di kalangan keluarga aktivis, serta masyarakat umum. Dengan adanya tekanan tersebut, harapan untuk menjalani proses hukum yang adil semakin mengecil.
Beragam Masalah Sosial yang Menjadi Pemicu Protes
Protes yang berlangsung tersebut tidak hanya terkait dengan satu isu, tapi mencakup berbagai persoalan sosial yang lebih luas. Di antara faktor yang memicu adalah pemutusan hubungan kerja massal, mahalnya biaya pendidikan, dan penyempitan lapangan kerja yang terjadi di berbagai sektor.
Kerusakan lingkungan akibat praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan juga menjadi sorotan, di mana hal ini telah menyulitkan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, penyusutannya ruang kebebasan sipil semakin menambah daftar panjang keluhan dari masyarakat.
Kasus keracunan yang dialami ribuan anak dari program makanan bergizi gratis juga menjadi titik perhatian. Mutia menyatakan bahwa pemerintah mereduksi masalah tersebut, justru dengan menyalahkan campur tangan pihak asing, yang pada akhirnya menambah kesan bahwa negara tidak serius menangani persoalan internal.
Desakan untuk Reformasi dan Penghentian Kriminalisasi
Menanggapi kondisi yang ada, Aliansi Ciceri Memanggil meminta kepada aparat untuk segera menghentikan penetapan tersangka baru. Mereka merasa proses tersebut tidak memadai dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, terutama mengingat bahwa proses persidangan untuk terdakwa yang ada sudah memasuki tahap pembacaan tuntutan.
Selain itu, mereka juga menuntut agar pencarian dan penangkapan terhadap massa aksi dihentikan, serta menghapus kriminalisasi terhadap warga sipil. Penarikan aparat keamanan dari ranah sipil juga menjadi salah satu fokus penting dalam tuntutan mereka.
Aliansi ini juga mengusulkan adanya percepatan reformasi kepolisian yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Mengingat banyaknya keluhan terkait perlakuan aparat, wajar jika masyarakat mendesak adanya perubahan yang akan menjamin keadilan dan transparansi.
Mereka pun menyerukan agar pemerintah segera menghentikan kebijakan yang dinilai merugikan rakyat. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan hak untuk berdemonstrasi sebagai bagian dari hak konstitusional diharapkan menjadi perhatian utama pemerintah saat ini.
Dengan begitu, diharapkan pemerintah tidak lagi berupaya mengalihkan persoalan dengan menuding aksi massa sebagai ancaman bagi negara. Aliansi Ciceri Memanggil berkomitmen untuk terus mengadvokasi keadilan dan demokrasi di tengah situasi yang meningkat ini.