www.lineberita.id – JAKARTA – Dalam upaya mendukung sektor hospitality yang saat ini sedang menghadapi tantangan, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk menggelar rapat di hotel atau restoran. Kebijakan ini ditujukan untuk membantu hotel dan restoran yang mengalami kesulitan akibat kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menekankan bahwa penggelaran kegiatan di tempat-tempat tersebut harus dilakukan dengan bijak, tanpa berlebihan. Ia menjelaskan bahwa sektor-sektor yang memiliki rantai pasok penting, seperti hotel dan restoran, perlu terus didorong agar tetap bertahan dalam situasi sulit ini.
Tito menyatakan bahwa industri hospitality sangat bergantung pada kegiatan pemerintah. Karenanya, dukungan terhadap sektor ini sangat penting, tidak hanya untuk menjaga kelangsungan usaha, tetapi juga untuk menyerap tenaga kerja yang ada.
Kebijakan Mendagri Tentang Penggunakan Anggaran Daerah
Mendagri mengungkapkan pentingnya menjaga sektor-sektor yang memiliki hubungan erat dengan tenaga kerja, terutama hospitality. Menurutnya, efisiensi anggaran yang diterapkan pemda tidak akan merugikan fiskal daerah asalkan dilakukan dengan cara yang tepat.
Ia memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan di hotel atau restoran, dengan tujuan utama untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK). Tito menegaskan bahwa daya hidup usaha termasuk rantai pasok juga harus dijaga agar tetap ada.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa industri hospitality tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga berkontribusi terhadap sektor lain, seperti logistik dan hiburan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sektor tersebut bagi perekonomian secara keseluruhan.
Peran Presiden dalam Kebijakan Mendagri
Mendagri juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini didasari oleh arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali industri hospitality yang terdampak. Dengan semangat ini, ia berkomitmen untuk tidak terlalu ketat dalam mengatur penggunaan anggaran untuk kegiatan di hotel dan restoran.
Tito khawatir jika diatur terlalu rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri, pihak pemerintah daerah bisa kesulitan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia lebih memilih pendekatan yang memberikan keleluasaan dan diskresi kepada pemda.
Dengan kebijakan ini, diharapkan bahwa kegiatan pemerintah dapat membantu sektor-sektor yang berisiko hilang berkembang. Tito berharap pemda dapat melakukan langkah-langkah yang inovatif dalam mendukung industri ini.
Dukungan Terhadap Hotel dan Restoran di Masa Sulit
Kebijakan ini tidak hanya fokus pada pemenuhan anggaran tetapi juga pada pemulihan dan pengembangan industri hospitality secara menyeluruh. Mendagri menyadari bahwa sektor ini merupakan salah satu penyokong penting bagi perekonomian daerah.
Ia mendorong pemda agar tidak ragu untuk mengambil langkah-langkah mendukung hotel dan restoran dalam menjalani kegiatan mereka. Menurutnya, tanpa adanya dukungan, banyak usaha yang terancam gulung tikar.
Dalam pelaksanaan kegiatan di hotel atau restoran, Tito meminta pemda agar bekerja sama dengan DPRD untuk pengawasan yang lebih ketat. Dengan kolaborasi ini, diharapkan penggunaan anggaran dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.
