BANTEN – Dalam beberapa waktu terakhir, isu premanisme di kawasan Cilegon menarik perhatian banyak pihak, terutama para pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai bahwa pemerintah perlu melakukan investigasi mendalam terkait fenomena ini. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menciptakan iklim investasi yang aman bagi calon investor di negara kita.
Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani, menegaskan bahwa tindakan premanisme yang berasal dari organisasi masyarakat (ormas) sangat menghambat proses usaha dan meresahkan para pengusaha. “Tindakan ini seharusnya menjadi perhatian bersama, karena ketika keamanan terancam, maka dampaknya terhadap iklim usaha akan sangat signifikan,” ungkapnya saat mengadakan konferensi pers yang dilaksanakan pada Rabu (14/3/2025).
Shinta menambahkan, “Kami ingin pemahaman yang lebih jelas terhadap situasi ini; apakah itu memang dilakukan oleh organisasi tertentu atau hanya individu. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk menyelidiki masalah ini lebih lanjut.” Dari pernyataannya, bisa dilihat betapa kerisauan pihak pengusaha atas dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh perilaku semacam ini.
Investasi adalah tulang punggung dari pertumbuhan ekonomi, maka menjaga keamanan keberlangsungan usaha menjadi kunci. Shinta berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan nyata dalam menyikapi situasi tersebut. “Kami merasa penting untuk menginvestigasi lebih dalam mengenai peristiwa di Cilegon agar situasi serupa tidak terulang di masa mendatang,” ujarnya.
Demi menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, Kadin Indonesia pun tidak tinggal diam. Mereka telah membentuk tim verifikasi dan etik agar isu premanisme ini dapat disikapi dengan cara yang bijak dan cepat. Ketika ditanya tentang langkah ini, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, mengatakan, “Tim ini bertujuan untuk menanggapi berbagai keluhan dan pertanyaan yang datang dari masyarakat, khususnya yang terkait dengan dinamika di Cilegon.”
Lebih lanjut, Anindya mengungkapkan bahwa Kadin akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari Gubernur Banten, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta pihak penegak hukum. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan tentang situasi yang ada di Cilegon saat ini. Ia menekankan bahwa persoalan ini lebih bersifat insidental dan dapat diselesaikan melalui kerja sama antara Kadin daerah, provinsi, serta pusat.
Di tengah desakan dan informasi yang beredar, sebuah video menjadi viral, memperlihatkan dialog antara Kadin Cilegon dan beberapa ormas yang menuntut jatah proyek dari Chengda Engineering Co, kontraktor asal China yang akan menggarap proyek besar di kota tersebut. Video ini semakin memperkuat keprihatinan banyak pihak mengenai isu premanisme dan dampaknya terhadap kestabilan investasi.
Situasi yang berkembang di Cilegon tampaknya mencerminkan tantangan yang lebih luas yang dihadapi oleh dunia usaha di Indonesia. Respons cepat dan efektif dari asosiasi dan pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa iklim usaha tetap stabil dan terjamin. Dengan langkah-langkah preventif yang diambil, diharapkan pengusaha akan merasa lebih aman dan terdorong untuk berinvestasi, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus berlanjut.
