www.lineberita.id – CILEGON – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh, mengungkapkan dengan tegas bahwa air adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara untuk seluruh rakyat dan bukan hanya komoditas yang bisa diakses oleh segelintir pihak. Dalam pernyataannya, ia menyoroti kondisi pelayanan air bersih di Cilegon yang masih stagnan dan memprihatinkan, yang telah menjadi sorotan banyak pihak.
Menurutnya, Perumda Air Minum (PDAM) Kota Cilegon sangat bergantung pada pasokan air dari Waduk Krenceng milik PT Krakatau Tirta Industri (KTI), dengan kuota sekitar 260 liter per detik. Hal ini mengakibatkan cakupan layanan air bersih di Cilegon baru mencapai sekitar 35 persen, yang dinilai jauh dari target nasional.
“Air bukanlah barang mewah atau hak eksklusif korporasi. Air merupakan amanat konstitusi yang harus dijamin oleh negara,” tegas Rahmatulloh dalam pernyataan yang disampaikan pada Jumat (30/1/2026).
Kondisi ini dianggap sangat memprihatinkan, terutama untuk wilayah utara Cilegon yang mengalami kesulitan akses terhadap air bersih. Keberadaan PDAM seharusnya dapat mengembangkan layanan ke sektor usaha dan industri di luar kelompok Krakatau Steel, namun saat ini potensi tersebut terlihat sangat terbatas.
“Masalah ini bukan sekadar aspek teknis, melainkan juga berkaitan dengan keadilan serta keberpihakan dalam kebijakan yang diambil pemerintah,” ujarnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan air yang adil serta merata untuk seluruh masyarakat.
Relevansi Dalam Konteks Hukum dan Keberpihakan Pemerintah
Rahmatulloh mengingatkan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Membangun kesadaran akan peran negara dalam pengelolaan sumber daya air sangat penting. Ini bertujuan agar pengelolaan air tidak menghilangkan hak masyarakat atas akses yang adil.
Pentingnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam menegaskan hak masyarakat atas air juga tidak bisa diabaikan. Keputusan ini harus menjadi acuan bagi pengelolaan air yang lebih baik di Cilegon. Sebagai daerah dengan status kota industri strategis, Cilegon harus mendapatkan perhatian lebih dalam hal penyediaan air bersih.
Dalam konteks ini, Komisi III DPRD Kota Cilegon mendesak PT KTI untuk mengambil langkah strategis. Misalnya, dengan menambah kuota pasokan air untuk PDAM agar cakupan layanan air bersih dapat diperluas, terutama bagi masyarakat yang belum terlayani sama sekali.
Permintaan tersebut juga mencakup penetapan skema tarif air yang wajar agar tidak membebani masyarakat. Hal ini penting guna menciptakan lingkungan yang adil bagi berbagai pihak untuk mendapatkan akses air yang memadai.
“Kami tidak meminta hal yang berlebihan. Yang kami tuntut adalah keadilan dalam pengelolaan sumber daya air yang selama ini belum tercapai,” ujar Rahmatulloh menambahkan. Kejelasan dalam hal ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
Upaya Membahas Solusi Dalam Pertemuan Tiga Pihak
Rencana pertemuan yang akan melibatkan PT KTI, Perumda Air Minum Kota Cilegon, serta Asisten Daerah (Asda) II Pemkot Cilegon menjadi harapan untuk menemukan solusi. Rahmatulloh menyatakan bahwa pertemuan ini diharapkan bisa menjadi titik balik dalam memperbaiki kualitas pelayanan air bersih di Cilegon.
“Air seharusnya menjadi simbol kehidupan, bukan menjadi sumber ketimpangan,” katanya. Pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan akses terhadap air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kondisi perekonomian yang baik seharusnya tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi harus merata kepada seluruh warga. Menyiratkan bahwa ketimpangan dalam akses air bersih dapat menciptakan ketidakadilan sosial yang semakin mendalam.
Harapan yang disampaikan oleh Rahmatulloh mencerminkan kepeduliannya terhadap kondisi masyarakat Cilegon. Kualitas hidup masyarakat harus menjadi prioritas, dan akses terhadap air bersih adalah salah satu indikator kualitas hidup tersebut.
Sebuah pertemuan yang konstruktif diharapkan dapat menggugah kesadaran semua pihak untuk berkolaborasi dalam menemukan solusi terbaik bagi permasalahan ini. Negara, melalui BUMN dan anak usahanya, harus berada di pihak rakyat untuk menjamin hak dasar mereka.
Tantangan dan Harapan di Masa Depan
Banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan akses air bersih yang merata di Cilegon. Sumber daya alam yang melimpah harus dikelola dengan bijak agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keberpihakan pemerintah dalam hal ini sangatlah krusial.
Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga sumber daya air juga harus ditingkatkan. Edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian sumber air menjadi elemen penting dalam pengelolaan air. Tanpa peran serta masyarakat, upaya tersebut akan menjadi sulit untuk terlaksana.
Ke depan, diharapkan adanya kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan air. Sinergi ini akan menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak.
Langkah-langkah konkret perlu dilakukan untuk menciptakan sistem pengelolaan air yang lebih baik. Meningkatkan kapasitas PDAM merupakan salah satu langkah awal yang bisa diambil untuk menghadapi tantangan tersebut. Ini tentunya menjadi tanggung jawab bersama dalam menciptakan keadilan bagi semua.
Dengan harapan yang optimis, perubahan yang lebih baik di sektor penyediaan air bersih harus bisa tercapai. Seluruh elemen masyarakat diharapkan bisa berperan aktif dalam mengawal proses ini demi masa depan yang lebih baik.