www.lineberita.id – KAB. SERANG – Aktivitas tambang galian C di jalur Palima–Cinangka (Palka), Kabupaten Serang, kembali menarik perhatian masyarakat. Aliansi Mahasiswa Kabupaten Serang Menggugat bersama pemuda setempat menunjukkan keprihatinan akan dampak buruk yang ditimbulkan, khususnya di wilayah Kecamatan Pabuaran.
Dampak dari aktivitas tambang ini tidak hanya terlihat dari sisi lingkungan, tetapi juga mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Koordinator Aliansi, Wildan, menyatakan bahwa masyarakat merasa terganggu dengan keberadaan truk-truk tambang yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Kondisi ini menjadi semakin mengkhawatirkan, karena truk-truk tersebut sering kali beroperasi di luar jam yang ditentukan, menciptakan risiko keselamatan bagi warga. Selain itu, Wildan menambahkan bahwa jalanan menjadi licin akibat material yang tercecer dari truk, memperburuk kondisi lalu lintas di sekitar.
Masalah Keselamatan dan Infrastruktur di Wilayah Pabuaran
Masalah keselamatan merupakan isu utama yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Wildan mengungkapkan bahwa truk yang beroperasi membawa muatan berlebih atau overloading, yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan. Selain itu, aktivitas ini juga merusak infrastruktur jalan, yang tidak dirancang untuk menampung beban berat secara terus-menerus.
Lebih jauh lagi, dampak dari aktivitas tambang ini membuat masyarakat merasa terancam. “Jalan menjadi licin dan berbahaya,” ujarnya, menekankan kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap masalah ini. Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah menjadi penyebab utama masalah ini tidak kunjung terpecahkan.
Wildan juga menyoroti ironisnya situasi ini, di mana banyak tambang beroperasi tanpa izin lengkap. Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai proses legalitas yang ada di balik operasional tambang tersebut. “Kami menduga ada praktik yang tidak transparan,” tegasnya.
Pentingnya Tindakan Tegas dari Pemerintah
Aliansi Mahasiswa Kabupaten Serang Menggugat meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk bersikap tegas. Mereka menyerukan perlunya peningkatan pengawasan dan transparansi dalam penanganan praktik tambang ilegal. “Ini bukan hanya soal tambang, melainkan juga keselamatan masyarakat dan keberlangsungan infrastruktur,” tegas Wildan.
Bila masalah ini terus dibiarkan, mereka berencana untuk menggelar aksi demonstrasi. Aksi ini bertujuan untuk mendesak pihak pemerintah agar segera mengambil langkah konkret. “Kami tidak hanya ingin ada perubahan, tetapi juga harapan bagi masyarakat,” tambah Wildan.
Dampak dari aktivitas galian C memang sangat nyata. Selain menimbulkan debu yang mencemari udara, ada juga kerusakan jalan yang semakin parah akibat beban berat kendaraan tambang. Tak hanya itu, ada juga keluhan tentang ketidakpastian jam operasional yang kerap kali tidak teratur.
Aspirasi Masyarakat untuk Keberlanjutan dan Kesehatan Lingkungan
Pentingnya kajian lingkungan secara menyeluruh sebelum diterbitkannya izin pertambangan adalah hal yang ditekankan oleh Wildan. “Galian C bukan sekadar masalah lingkungan, ini juga berkaitan dengan keselamatan dan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya dengan nada serius.
Di sisi lain, terdapat pula masalah lain yang muncul. Seorang warga Desa Pancanegara, Tubagus Efan, mengaku bahwa lahan miliknya telah diserobot oleh perusahaan tambang. Pengakuan ini kembali menguatkan desakan agar pemerintah segera bertindak menyelidiki seluruh aktivitas galian C di jalur Palka.
Efan, sebagai anak dari pemilik lahan, mengatakan bahwa mereka masih menunggu itikad baik dari pihak perusahaan. “Kami hanya ingin hak kami dihargai dan tidak merugikan siapa pun,” imbuhnya singkat.
Kasus penyerobotan ini menjadi sorotan di media sosial, dan hal ini semakin mendorong masyarakat untuk menuntut keadilan. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan bisa melindungi hak masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas tambang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perhatian harus diberikan secara serius pada dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh aktivitas galian C. Masyarakat berharap, dengan adanya suara mereka, situasi ini bisa mendapatkan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.
Keselamatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan infrastruktur harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini menjadi sangat penting untuk menciptakan keharmonisan antara aktivitas ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat.
