www.lineberita.id – Kabupaten Serang, yang terletak di Banten, terus berjuang menghadapi masalah serius terkait penanganan banjir. Dalam pertemuan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, terungkap bahwa anggaran untuk mengatasi masalah ini sangat minim.
Rapat yang berlangsung pada 20 Januari 2026 ini menciptakan peluang untuk membahas langkah-langkah perbaikan dalam menangani banjir. Dengan banyaknya daerah yang terpengaruh, masalah ini semakin mendesak dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak yang terlibat.
Anggota Komisi IV, Azwar Anas, menyoroti bahwa alokasi anggaran sebesar Rp2,45 miliar untuk penanganan banjir tidak sebanding dengan luas daerah yang terdampak. “Kita memiliki 23 kecamatan, hampir 80 desa mengalami masalah yang sama,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.
Di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, anggaran yang ada di Bidang Sumber Daya Air (SDA) justru lebih banyak terserap untuk biaya operasional. “Sekitar Rp800 juta saja untuk sewa alat berat,” tambahnya. Dengan anggaran yang terbatas ini, upaya untuk mengatasi banjir tampaknya sulit dilakukan secara maksimal.
Keadaan Darurat dan Tindakan yang Diperlukan
Dalam kondisi darurat seperti ini, perlunya penanganan yang tepat dan cepat menjadi semakin jelas. Anggaran penanganan banjir yang minim akan berimplikasi pada infrastruktur dan kehidupan sehari-hari warga. “Komisi IV mendorong DPUPR untuk segera merencanakan pergeseran anggaran,” lanjut Anas.
Rencana pergeseran anggaran ini diharapkan dapat mengalihkan beberapa dana dari proyek lain yang dinilai kurang mendesak. “Misalnya, anggaran untuk pematangan lahan TPSA Bojongmenteng dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak,” ungkapnya.
Dalam kondisi saat ini, ketergantungan pada bantuan dari provinsi tidak dapat dipertahankan terus-menerus. Hal ini menjadi dorongan untuk memikirkan solusi jangka panjang bagi Kabupaten Serang agar dapat beradaptasi dengan situasi ini.
Oleh karena itu, penting bagi DPUPR untuk berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Komisi IV. “Minggu depan, kami akan memanggil kembali untuk melihat perkembangan dan hasil kerja sama ini,” tambah Anas.
Adanya ketidakpuasan terhadap alokasi anggaran saat ini juga menunjukkan bahwa banyak pihak peduli dengan kondisi masyarakat. Permintaan ini bukan sekadar kritik, tetapi juga harapan agar pemerintah daerah lebih responsif dalam menangani masalah yang ada.
Pentingnya Mitigasi Banjir untuk Masyarakat
Mitigasi bencana banjir merupakan langkah penting dalam menghadapi ancaman yang bisa terjadi di berbagai wilayah. Kepala DPUPR Kabupaten Serang, Mochamad Roni Natadipradja, mengakui bahwa saat ini anggaran yang tersedia masih dianggap kurang untuk menangani masalah tersebut.
“Dari anggaran yang ada, kami akan fokus pada pengadaan alat berat dan pompanisasi,” ujarnya. Ini menunjukkan bahwa DPUPR berusaha adaptif meskipun sumber daya yang tersedia terbatas. Namun, Roni juga menyadari perlunya perhitungan yang lebih mendalam mengenai kebutuhan ideal untuk menangani banjir.
“Kami berkomitmen untuk menghitung kebutuhan ideal anggaran sebagai langkah mitigasi,” lanjutnya. Hal ini menunjukkan adanya keinginan untuk memperbaiki kondisi dan mencegah terulangnya masalah serupa di masa mendatang.
Dengan begitu, upaya untuk meminimalisasi dampak bencana akan menjadi prioritas yang harus diikuti. Koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah dan masyarakat juga menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dari ancaman bencana.
Perhatian yang lebih besar terhadap penanganan banjir diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat yang selama ini terpengaruh oleh bencana alam yang berulang.
Arah Kebijakan Pembangunan yang Harus Ditingkatkan
Sebelum terlalu banyak waktu terbuang, pendekatan kebijakan yang lebih terarah diperlukan untuk menjawab tantangan yang ada. Komisi IV DPRD berfikiran bahwa langkah yang diambil harus berfokus pada kebutuhan mendesak masyarakat, terutama yang sering terkena dampak banjir.
“Pembangunan tanggul dan perbaikan irigasi adalah hal yang harus segera dilakukan,” tegas Anas. Selain itu, sistem drainase yang efektif juga perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya genangan air yang berkepanjangan.
Ketika DPUPR berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait lainnya, diharapkan sinergitas dalam menghadapi masalah banjir ini semakin baik. “Pembangunan yang inklusif dengan melibatkan masyarakat akan memberikan hasil yang lebih optimal,” tambah Roni.
Pengarahan kebijakan yang lebih teguh menjadi penting agar setiap langkah yang diambil sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat menjadi esensial dan harus dilakukan dengan membuat forum komunikasi yang efektif.
Akhirnya, semua langkah yang diambil diharapkan mampu mendorong perubahan yang signifikan dalam hal penanganan banjir, sehingga masyarakat tidak lagi merasa terabaikan dalam menghadapi bencana yang berulang.