www.lineberita.id – KAB. TANGERANG – Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tangerang (AMT) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Tangerang pada Kamis (4/9/2025). Dalam aksi tersebut, mereka menuntut agar tunjangan rumah untuk anggota DPRD segera dihapuskan karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapi masyarakat, terutama di Kabupaten Tangerang yang sedang dalam kesulitan ekonomi.
Mereka menganggap bahwa tunjangan rumah yang diberikan kepada wakil rakyat sangat tidak realistis, terutama di tengah tantangan yang dihadapi oleh rakyat kecil. Dalam tuntutan mereka, AMT meminta agar regulasi yang mengatur tunjangan tersebut segera dicabut demi keadilan bagi rakyat.
Melalui pengawalan ketat di lokasi unjuk rasa, sekitar seratus mahasiswa berikrar untuk menyuarakan aspirasinya. Mereka mengingatkan kepada pemerintah dan DPRD agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang.
Tuntutan Penghapusan Tunjangan Rumah: Suara Mahasiswa Bersuara
Dalam pernyataan resmi mereka, AMT menjelaskan bahwa tunjangan rumah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 1 tahun 2025. Meskipun peraturan ini sering mengalami perubahan, AMT berpendapat bahwa ini tetap tidak sejalan dengan realitas yang dihadapi rakyat.
“Kami tidak hanya meminta untuk mencabut Perbup nomor 1, tetapi juga ingin agar semua regulasi terkait tunjangan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat dihapuskan,” ujar Galih Kurniawan, salah satu orator dalam aksi tersebut.
Dalam orasinya, Galih menekankan bahwa anggota DPRD justru dilihat kurang memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. Hal ini menjadi sorotan publik, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah utara Tangerang yang merasa tidak diperhatikan.
Kinerja DPRD yang Dipertanyakan: Rakyat Meminta Tindakan Nyata
Menurut Galih, sikap para wakil rakyat sangat kontras dengan janji-janji yang mereka sampaikan saat berusaha meraih dukungan suara dalam pemilihan. “Setelah terpilih, banyak di antara mereka yang seolah menghilang dan tidak lagi mendengar keluhan masyarakat,” katanya.
Mahasiswa tersebut meminta agar Bupati Tangerang bisa lebih responsif dan proaktif dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di daerah. “Kami berharap Bupati bisa bekerja secara efektif demi kepentingan rakyat,” tambahnya.
Aksi mahasiswa ini tidak hanya ditujukan kepada DPRD, tetapi juga kepada Bupati. Mereka merasa bahwa tindakan konkret dalam menangani masalah yang ada di Kabupaten Tangerang masih sangat minim.
Situasi Aksi: Ketegangan yang Berubah Menjadi Dialog
Dalam pelaksanaan aksi, situasi sempat memanas ketika terjadi dorong-dorongan antara peserta aksi dan petugas keamanan. Hal ini menimbulkan kecemasan di sisa massa, tetapi setelah beberapa saat, situasi kembali kondusif ketika perwakilan DPRD Kabupaten Tangerang, M. Nur Rojab dan Imam Sucipto, mendekati peserta untuk berdialog.
Dialog yang berlangsung mencerminkan pentingnya komunikasi antara mahasiswa dan wakil rakyat. Kedua belah pihak melakukan pembahasan atas tuntutan yang disampaikan. Proses ini berlangsung di halaman Kantor DPRD di saat berita ini diturunkan.
Mahasiswa menyatakan siap untuk terus mengawasi serta melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. “Kami percaya bahwa kekuatan publik bisa membawa perubahan, asalkan kita bersatu untuk menuntut hak-hak kita,” tutup Galih.