www.lineberita.id – Unjuk rasa di depan pemerintah daerah sering kali menjadi sorotan publik. Pada tanggal 12 Juni 2025, dua organisasi mahasiswa, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menggelar aksi di depan Pemerintah Kota Serang. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menuntut pertanggungjawaban pemerintah dalam 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Serang yang dianggap gagal.
Demonstrasi ini mencerminkan kekecewaan generasi muda terhadap kebijakan lokal. Dalam kondisi sosial yang tertekan, tuntutan mahasiswa menjadi wujud aspirasi masyarakat yang merasa diabaikan. Namun, seberapa jauh suara mereka didengar oleh pemerintah menjadi pertanyaan penting yang harus dijawab.
Dampak Kebijakan Publik Terhadap Masyarakat dan Kenyataan di Lapangan
Pentingnya evaluasi kinerja pemerintah dalam jangka waktu tertentu tidak bisa dipandang remeh. Dalam 100 hari kerja tersebut, GMNI mengangkat isu-isu krusial seperti penggusuran tanpa solusi yang adil, serta minimnya fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan yang mengarah pada ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.
Data menunjukkan bahwa banyak sekolah kekurangan bangku, yang berujung pada siswa yang terpaksa belajar di lantai. Hal ini merupakan indikator nyata dari kegagalan dalam sektor pendidikan. Jika pemerintah tidak segera menangani masalah ini, dampaknya akan dirasakan oleh generasi masa depan yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak.
Strategi untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
Dalam menangani isu-isu yang diangkat oleh mahasiswa, pemerintah perlu melakukan pendekatan yang lebih efektif. Misalnya, perlu ada strategi dalam mengelola program-program revitalisasi yang tidak merugikan UMKM dan masyarakat sekitar. Hal ini akan membantu membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan rakyat.
Melalui komunikasi yang transparan dan jalan tengah yang seimbang, diharapkan dapat tercipta solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan juga sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang layak.
