www.lineberita.id –
CILEGON – Sekelompok pengemudi ojek online (ojol) yang berdomisili di Kota Cilegon melaksanakan aksi protes untuk menuntut perubahan signifikan yang berkaitan dengan potongan biaya aplikasi. Mereka menginginkan agar potongan yang saat ini sebesar 20 persen dikurangi menjadi maksimal 10 persen.
Tuntutan ini disampaikan dalam sebuah demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor Walikota Cilegon pada Selasa, 20 Mei 2025. Aksi ini dihadiri oleh puluhan driver dari berbagai platform aplikasi, mencerminkan rasa frustrasi yang melanda profesi mereka.
Ketua Umum Serikat Pekerja Driver Online Militan, Boyke Yohanes Kambey, menjelaskan bahwa potongan biaya sebesar 20 persen tersebut sangat memberatkan para pengemudi ojek online. “Kami merasa potongan sebesar ini sangatlah merugikan dan tidak adil. Kami berharap agar biaya potongan bisa diturunkan menjadi 10 persen, yang kami nilai sudah cukup berdasarkan kajian akademik,” ungkapnya di sela-sela demonstrasi.
Lebih lanjut, Boyke mengemukakan bahwa tuntutan mengenai penurunan potongan ini memiliki dasar yang kuat. Ia menjelaskan bahwa biaya operasional, seperti bahan bakar dan perawatan kendaraan, sepenuhnya ditanggung oleh para pengemudi, sehingga setiap potongan yang besar jelas terbebani pada mereka.
“Potongan 20 persen tersebut terbagi menjadi dua; 15 persen untuk biaya sewa penggunaan aplikasi dan 5 persen untuk hak penunjang lainnya. Namun, kami tidak pernah mendapatkan manfaat nyata dari potongan 5 persen tersebut,” tambahnya dengan tegas.
Boyke pun menyerukan kepada pemerintah agar melakukan audit menyeluruh mengenai penggunaan potongan 5 persen tersebut untuk mengetahui alokasi dan peruntukannya. “Kerugian yang kami alami tidak bisa dianggap remeh, apalagi mengingat beberapa aplikasi kini melakukan pemotongan yang bisa mencapai lebih dari 50 persen, yang jelas-jelas menunjukkan adanya keserakahan pihak perusahaan,” ujarnya.
Selain menginginkan pengurangan potongan biaya aplikasi, Boyke bersama rekan-rekan sesama pengemudi juga meminta agar program-program tertentu seperti ACENG dan Grab Hemat dihapuskan. Menurut mereka, program-program ini justru berdampak negatif terhadap pendapatan para pengemudi. “Kami harap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk mengatur regulasi terkait transportasi online agar kami juga mendapatkan perlindungan yang layak,” jelasnya.
Aksi ini tidak hanya mencerminkan keresahan para pengemudi ojek online, tetapi juga menggambarkan kebutuhan mendesak untuk adanya kebijakan yang melindungi hak-hak mereka di industri yang semakin kompetitif ini. Para pengemudi berharap agar tindak lanjut dari aksi ini dapat memperbaiki kondisi dan situasi yang mereka hadapi sehari-hari.
Dalam situasi yang penuh dinamika ini, penting bagi para pemangku kepentingan untuk mendengarkan suara mereka dan melakukan langkah nyata untuk menciptakan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh pengemudi ojek online.