CILEGON – Para personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) direncanakan akan dikerahkan untuk menjaga keamanan di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon. Langkah ini diambil dalam rangka mendukung stabilitas keamanan di daerah tersebut.
Dari perspektif hukum, pengamanan oleh TNI ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang memberikan dasar bagi keterlibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dengan demikian, adanya keterlibatan TNI menjadi bagian integral dalam mendukung tugas pemerintah daerah.
Letkol Inf. Miftakhul Khoir, Dandim 0623/Cilegon, menanggapi positif rencana tersebut dan menyatakan kesediaannya untuk melakukan tugas pengamanan di Kejari. “Kami merencanakan untuk menugaskan sekitar 10 personel yang akan berjaga di kantor kejaksaan. Meski rencana ini masih memerlukan diskusi lebih lanjut, khususnya dengan Batalyon 320 yang merupakan satuan terdekat,” ujarnya dalam kesempatan setelah acara deklarasi anti premanisme.
Miftakhul menekankan, tanggung jawab pengamanan di area Kejari akan ditangani oleh satuan operasional TNI, seperti Satuan Tempur (Satpur) atau Satuan Bantuan Tempur (Satbanpur). Sementara peran Kodim sebagai satuan teritorial adalah menjembatani komunikasi dan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pengamanan tersebut.
“Pengamanan ini merupakan pekerjaan satuan operasional. Satuan terdekat seperti Batalyon 320 atau unsur lainnya dari TNI Angkatan Laut adalah yang akan terjun langsung dalam pengamanan,” tambahnya. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan matang di belakang langkah yang akan diambil.
Miftakhul juga menyampaikan bahwa komunikasi dengan pihak Kejari Kota Cilegon sudah terjalin dengan baik. Tugas pengamanan ini, menurutnya, merupakan hasil kolaborasi antara Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) di seluruh wilayah. “Setiap Kejari di Indonesia akan diperkuat dengan penugasan sekitar 10 personel TNI, sedangkan untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) akan mendapat sekitar 30 personel tambahan,” paparnya.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga keamanan di berbagai instansi pemerintah. Meskipun pengamanan formal ini baru dimulai, TNI sebelumnya juga telah bermitra dengan Kejari dalam hal pengawalan tahanan, terutama yang memiliki risiko tinggi. “Sejauh ini, kerja sama dalam pengawalan tahanan teroris sudah berjalan dengan baik tanpa kendala,” tutup Miftakhul Khoir, memberi bobot lebih pada pentingnya sinergi antara berbagai instansi.
Penulis: Maulana
Editor: Tb Moch. Ibnu Rushd
