www.lineberita.id – CILEGON – Komisi III DPRD Kota Cilegon baru-baru ini mengadakan rapat evaluasi untuk menilai kinerja PT BPR Syariah Cilegon Mandiri (BPRS CM) untuk periode Mei hingga Juni 2025. Dalam rapat ini, lima indikator utama kesehatan bank menjadi fokus utama, di antaranya Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Cash Ratio.
Wakil Ketua Komisi III, Rahmatulloh, memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai kondisi BPRS CM. Ia menekankan bahwa kesehatan permodalan bank tercermin pada rasio CAR yang mencatat 77,16% pada Mei dan sedikit meningkat menjadi 77,73% di bulan Juni, jauh melebihi ambang batas minimum yang ditetapkan oleh OJK sebesar 8%.
“Ini menunjukkan bahwa permodalan bank sangat kuat, yang berarti BPRS CM memiliki potensi besar dalam menyerap risiko. Namun, tingginya CAR juga mengindikasikan bahwa bank belum optimal dalam menyalurkan dananya untuk usaha yang lebih produktif,” paparnya dalam rapat yang berlangsung pada Kamis (7/8/2025).
Sementara itu, masalah yang lebih mendesak adalah soal tingkat pembiayaan yang bermasalah, dengan NPF yang menyentuh angka 16,46% pada Mei dan sedikit menurun menjadi 16,32% di bulan Juni. Meskipun ada penurunan, angka tersebut tetap jauh di atas batas aman yang diizinkan oleh lembaga pengawas, yakni 5%.
“Tingginya NPF ini menunjukkan kualitas pembiayaan yang sangat buruk, sehingga berisiko tinggi untuk gagal bayar. Untuk itu, kami menyarankan perlunya perbaikan dalam manajemen risiko dan seleksi yang lebih ketat terhadap nasabah,” tegas Rahmatulloh.
Mengenai kondisi profitabilitas, BPRS CM masih berada dalam situasi yang kurang baik. Pada bulan Mei, ROA tercatat di posisi -5,76%, dan hanya sedikit membaik menjadi -5,31% pada Juni. Ini menunjukkan bahwa bank masih mengalami kerugian dalam memanfaatkan aset yang ada.
“Kondisi ini perlu penilaian lebih lanjut untuk memastikan penyebab perbaikan ini. Apakah karena peningkatan pendapatan atau efisiensi biaya yang lebih baik,” tuturnya.
Lebih lanjut, biaya operasional yang tinggi juga menjadi perhatian, di mana BOPO masih berada di angka 168,31% dan mengalami penurunan menjadi 161,82%. Idealnya, rasio ini harus berada di bawah 90% agar dianggap efisien dalam operasional,” sambung Rahmatulloh.
“Ketidakefisienan dalam operasional ini berdampak langsung pada rendahnya ROA yang dimiliki,” tambahnya. Di sisi lain, likuiditas bank menunjukkan tren perbaikan dengan Cash Ratio yang meningkat dari 4,49% menjadi 5,41% dalam periode yang sama, meski angka ini masih tergolong rendah.
“Rasio ini mencerminkan keterbatasan kas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Ini menjadi sinyal agar manajemen likuiditas diperbaiki lebih lanjut,” pungkas Rahmatulloh.
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Komisi III DPRD Cilegon memberikan beberapa rekomendasi strategis yang dianggap krusial untuk perbaikan kinerja BPRS CM. Pertama, mereka merekomendasikan perbaikan kualitas pembiayaan yang harus dilakukan melalui restrukturisasi, seleksi nasabah yang lebih ketat, dan penguatan manajemen risiko yang ada.
Kedua, evaluasi efisiensi operasional perlu dilakukan untuk menekan BOPO. Upaya ini bisa melalui digitalisasi, efisiensi sumber daya manusia, dan pengoptimalan jaringan kantor yang ada. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak positif pada profitabilitas bank.
Selain itu, optimalisasi permodalan sangat penting agar dana yang ada bisa lebih banyak disalurkan ke pembiayaan yang produktif, serta mampu memperbaiki ROA yang rendah. Penguatan manajemen likuiditas juga perlu dilakukan agar rasio kas meningkat tanpa mengorbankan kinerja profitabilitas bank.
Komisi III juga meminta kepada kepala daerah sebagai pemegang saham mayoritas untuk segera mengambil langkah dalam menerbitkan kebijakan yang strategis. Salah satu kebijakan yang diminta adalah agar OPD dan BUMD diharuskan untuk mendukung pendanaan untuk BPRS CM.
“Kami mengimbau agar BUMD menambah deposito dan memastikan tidak menarik dana dalam waktu dekat demi menjaga likuiditas BPRS,” tegas Rahmatulloh. Rekomendasi ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam kinerja dan likuiditas bank.
Lebih jauh, Komisi III juga mendesak agar proses open bidding untuk Direksi dan Dirut segera dilakukan agar posisi ini diisi oleh individu yang profesional, berpengalaman, dan memiliki koneksi yang kuat dengan OJK serta nasabah.
“Penting untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Direksi dan Dewan Komisaris agar bisa segera disusun Rencana Penyehatan Keuangan. Pengawasan yang ketat serta komunikasi intensif dengan OJK juga perlu ditingkatkan,” lanjutnya.
Seiring dengan itu, ia mengingatkan pemegang saham agar tidak bersikap pasif terhadap kondisi BPRS yang ada. Jika hal ini dibiarkan, dapat memperburuk kepercayaan publik serta mengancam status bank di bawah pengawasan OJK.
“Saat ini, masih ada kesempatan untuk menyelamatkan BPRS, tetapi semua pihak perlu mengambil langkah-langkah tegas dan berani untuk melakukan perubahan yang signifikan,” tutup Rahmatulloh.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin