www.lineberita.id – Kota Tangerang saat ini menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan air bersih, terutama terkait dengan utang usaha yang dilaporkan oleh Perumda Tirta Benteng. Di tahun 2024, mereka mencatatkan total utang mencapai Rp19.959.893.265, angka yang cukup signifikan dan memicu kekhawatiran tentang keberlanjutan operasi perusahaan.
Laporan keuangan terbaru yang diaudit menunjukkan bahwa utang ini terutama muncul dari beberapa perusahaan, dengan utang terbesar berasal dari PT Moya Tangerang. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam manajemen keuangan dan operasional Perumda, yang perlu diatasi agar tidak berdampak lebih jauh.
Sejak tahun lalu, utang usaha ini telah mengalami peningkatan yang mencolok. Pada tahun 2023, total utang usaha tercatat sebesar Rp19.784.552.310, menunjukkan tren kenaikan yang perlu diperhatikan oleh pemangku kebijakan dan manajemen Perumda itu sendiri.
Analisis Terhadap Utang Usaha Perumda Tirta Benteng
Perumda Tirta Benteng harus segera melakukan analisis mendalam mengenai penyebab kenaikan utang usaha ini. Faktor utama utang, yaitu kepada PT Moya Tangerang, menunjukkan adanya ketergantungan yang signifikan pada satu sumber pemasok air. Ketergantungan ini berisiko jika tidak dikelola dengan baik.
Tak hanya itu, perusahaan juga berutang kepada beberapa entitas lain termasuk PT Bintang Hayten Jaya dan Perumda Tirta Kerta Raharja. Diversifikasi sumber penyediaan air menjadi penting untuk mencegah beban utang yang mendatangkan masalah di kemudian hari.
Untuk mengenali apakah utang ini dapat dikelola dengan baik, perlu dilakukan strategi pengendalian biaya dan efisiensi operasional. Tanpa upaya tersebut, Perumda Tirta Benteng tak hanya akan berjuang melawan utang, tetapi juga mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat.
Kebocoran Air: Masalah yang Memperparah Utang
Masalah lain yang turut memperparah kondisi finansial Perumda Tirta Benteng adalah tingkat kebocoran air yang melampaui batas toleransi. Menurut laporan, kebocoran ini terjadi pada pembelian air curah dari PT Moya Tangerang dan Perumda Tirta Kerta Raharja, yang melebihi 20 persen.
Tingkat kebocoran di atas batas standar ini tentunya akan mengakibatkan hilangnya pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh dari distribusi air. Hal ini menjadi perhatian besar karena potensi pendapatan yang hilang jelas berkontribusi pada akumulasi utang usaha yang terus meningkat.
Dengan demikian, Perumda harus meningkatkan pengawasan dan perbaikan sistem distribusi air agar kebocoran dapat diminimalisir. Langkah-langkah ini wajib diambil oleh manajemen untuk menjaga keberlanjutan perusahaan.
Penyelesaian Utang Melalui Mediator dan Mediasi
Untuk mengatasi utang, Perumda Tirta Benteng telah mengambil langkah-langkah guna menyelesaikan masalah ini secara bertahap. Sebuah surat yang dikirimkan ke Walikota Kota Tangerang menunjukkan keseriusan mereka dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Mediasi yang dilakukan bersama Kejaksaan Tinggi Banten menghasilkan kesepakatan mengenai pembayaran utang air curah secara bertahap selama dua tahun, yaitu 2023 dan 2024. Langkah ini mencerminkan upaya kolaboratif antara pihak-pihak terkait untuk menemukan solusi tanpa menciptakan lebih banyak konflik.
Strategi mediasi yang digagas oleh Perumda Tirta Benteng bisa menjadi contoh positif dalam menyelesaikan masalah utang bagi perusahaan-perusahaan lain yang mengalami masalah serupa. Pendekatan seperti ini bisa diharapkan membawa hasil yang lebih baik bagi semua pihak.