www.lineberita.id – SERANG – Sebuah diskusi publik yang menarik perhatian banyak pihak telah berlangsung di Auditorium Benny Subianto, Universitas Paramadina Trinity Tower. Acara tersebut bertajuk “Mengelola Transisi Energi: Mengapa Indonesia Selalu Tertinggal?” yang diselenggarakan oleh Institut Harkat Negeri bekerja sama dengan Paramadina Public Policy Institute.
Diskusi ini dihadiri oleh berbagai pejabat, akademisi, dan praktisi energi, serta dipandu oleh Sudirman Said, mantan Menteri ESDM. Dalam sesi tersebut, berbagai isu terkait transisi energi di Indonesia diangkat ke permukaan untuk diperdalam.
Wijayanto Samirin, seorang ekonom dari Universitas Paramadina, mengemukakan pandangannya mengenai lambannya pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di tanah air. Menurutnya, narasi yang sering digunakan oleh publik dan pemerintah tidak cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya transisi energi.
Pentingnya Mengubah Narasi Energi di Indonesia
Wijayanto memberikan saran untuk mengubah narasi transisi energi yang berfokus pada lingkungan menjadi agenda yang lebih berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian bangsa. Ia merujuk pada berbagai data yang menunjukkan bahwa pendekatan baru ini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan.
Ia juga menyoroti perlunya penguatan posisi EBT dalam dokumen strategis nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Target-target ambisius seperti COP21 dan Just Energy Transition Partnership (JETP) perlu didukung oleh peta jalan realistis agar dapat terwujud.
Di sisi lain, Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi, Dirjen EBTKE, menggarisbawahi pentingnya transisi energi untuk mencapai ketahanan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia menegaskan perlunya memasukkan hidrogen dan amoniak ke dalam bauran energi nasional untuk mencapai tujuan tersebut.
Tantangan dalam Mencapai Ketahanan Energi Nasional
Namun, dalam upaya transisi ini, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan rendahnya konsumsi listrik per kapita. Eniya mengakui ketimpangan pasokan listrik yang terjadi di beberapa daerah, seperti Sulawesi dan Jawa, yang saat ini tengah berada dalam status “lampu kuning”.
Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS, menambahkannya dengan menekankan bahwa pendekatan energi juga perlu menjadi lebih inklusif dan adil. Ia menunjukkan bahwa meski rasio elektrifikasi di Indonesia cukup tinggi, masih banyak daerah yang mengalami kemiskinan energi.
Menurutnya, akses terhadap energi seharusnya menjadi hak dasar bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa energi tidak hanya menjadi produk teknis yang dikuasai oleh segelintir orang, tetapi juga dikendalikan oleh masyarakat secara lebih luas.
Monopoli dan Kebijakan Energi yang Tidak Konsisten
Bhima juga mengkritisi praktik monopoli yang dilakukan oleh PT PLN dan ketidakkonsistenan dalam kebijakan energi yang ada. Misalnya, ia menyoroti ironi ekspor-impor batu bara dan nikel yang tidak mendukung kemandirian energi Indonesia.
Paul Patar Butarbutar, Direktur PT JJB Sustainergy, menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP). Ia menyatakan bahwa tanpa dana yang memadai dan kepastian kebijakan, akan sulit untuk mencapai target dekarbonisasi yang telah ditetapkan.
Jumlah dana yang tersedia, katanya, sekitar 2,56 miliar dolar AS, sangat terbatas jika dibandingkan dengan biaya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan energi baru terbarukan (EBT). Paul mendorong perlunya insentif fiskal yang setara untuk EBT agar transisi energi bisa berjalan dengan baik.
Menuju Paradigma Baru dalam Transisi Energi
Diskusi ini menggarisbawahi perlunya memperubahan paradigma ketika berbicara mengenai transisi energi dari hanya sekadar narasi lingkungan menjadi agenda ekonomi nasional. Partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Dengan melibatkan berbagai pihak dalam diskusi ini, diharapkan keinginan untuk menjalankan transisi energi yang lebih baik dapat terwujud. Hal ini mencakup semua aspek, baik lingkungan, ekonomi, maupun sosial, yang saling terkait satu sama lain.
Tindakan bersama sangat diperlukan agar Indonesia tidak lagi tertinggal dalam hal pengembangan energi baru dan terbarukan. Semua pihak harus bersinergi untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi masa depan energi di Indonesia.